Seputar Kawanua

Kemiskinan merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan. Menteri Sosial Dr. Salim Segaf Al Jufri. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) Di beberapa daerah, potret kemiskinan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kemiskinan itu pula yang merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial dan kehidupan yang layak.

Tasripin dan ketiga adiknya. Jakarta -  Jauh di sebuah Dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin (12) bocah tanggung dari Dusun Pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya Dandi (9) Riyanti (7) dan Daryo (5). Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5x7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3x3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat dua buah kursi panjang dan satu meja, beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup empat bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir satu tahun lalu.

Potret kemiskinan di tengah kemegahan Jakarta Selatan. Seorang anak kecil usia balita tampak terjuntai kakinya di bagian depan sebuah sepeda di kala hujan melanda Jakarta Selatan. Kakinya menjulur keluar dari sebuah keranjang kecil yang berisi bantal, kasur tipis, pemutar radio, terpasang di depan setang sepeda. Tak aman memang, meski ada sebuah tali yang mengikat badan anak itu supaya tetap bertengger di atas sepeda.

JAKARTA – Kalangan anggota dewan meragukan target pemerintah yang akan memberlakukan KTP elektronik (e-KTP) secara efektif mulai 1 Januari 2014 dapat dilaksanakan. Masih banyaknya persoalan dalam perekaman, pencetakan, dan distribusi e-KTP di berbagai daerah serta kerumitan yang muncul terkait card reader menjadikan target pemerintah diprediksi akan kembali bergeser.

Jakarta, - Untuk melindungi dan memberdayakan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial menjalin kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional. “Pemerintah wajib melindungi dan melakukan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari pemodal perusahaan tambang dan perkebunan,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dalam sambutan  tertulisnya yang dibacakan Sekjen Kemensos, Toto Utomo Budisatoso, pada acara pendandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Siswa SMU yang beberapa waktu lalu mengikuti Ujian Nasional ternyata tidak mudah mengikuti SNMPTN tahun ini. Para peserta yang tidak lulus UN akan juga gugur hasil ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013-nya. 

Since Margaret Thatcher, the role of academia has been to service the status quo, not challenge it in the name of justice, tradition, imagination, human welfare, the free play of the mind or alternative visions of the future. Terry Eagleton Pada tanggal 13 Juli 2012, pemerintah mengesahkan sebuah UU yang mengatur pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia: UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti). UU yang telah dibahas sejak 2010 (setelah UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang  Badan Hukum –selanjutnya disebut UU BHP—Pendidikan dibatalkan) ini akhirnya disahkan, walau menghadapi berbagai penolakan publik, terutama dari civitas perguruan tinggi.

Palu – Puluhan aktifis yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) hari ini (25/4) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Mereka menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bintang Delapan Mineral (PT BDM) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut rilis JATAM Sulteng yang diterima PerspektifNews, aksi yang mereka lakukan itu adalah buntut dari upaya perluasan tambang nikel PT BDM yang semakin memperburuk kondisi lingkungan di Kabupaten Morowali, sehingga dapat pula merugikan negara.

Pedoman Media Siber Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

“ tan hana wighna tan sirna ” Tidak ada rintangan yang tidak dapat di lalui, itulah slogan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL yang memebuat para prajuritnya menjadi kuat, tangguh dan pemberani. 50 tahun lalu pada tanggal 31 Maret 1962 di lahirkan, para manusia katak (Chantoka) telah lama menjadi katak dewasa namun perhatian mereka mulai berubah karena kondisi negara dalam keadaan damai, dari tugas pokok melaksanakan operasi khusus, mendukung operasi amfibi, penanggulangan perompakan dan terorisme di atas ataupun bawah air. Kemampuan dan modernisasi peralatan pendukung terus di tingkatkan sesuai dengan perkembangan yang ada, dari pengalaman selama 50 inilah Kopaska kian di kenal di mata dunia.