Seputar Kawanua

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan Pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa. Penafsiran Pasal Demi Pasal Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-ma

ilustrasi.  Dalam upaya pemerintah mendorong peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM), tertata dalam APBD untuk pemberdayaan UKM melalui Dinas Koperasi Kota Manado sebesar 903 juta rupiah.

KORPRI ilustrasi.  Dalam perayaan Hari Korpri Nasional ke-41, Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut mengingatkan seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota Manado, bahwa Korpri merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ai Mangindaan ist.   Dalam dialog yang bertemakan Harmoni Dalam Kebangsaan,  Wakil Walikota Manado, Harley AB. Mangindaan, dipercayakanmenjadi Narasumber, Kamis (29/12) yang digelar oleh RRI Manado.

Lomba mewarnai di Mwalk  Mwalk yang merupakan pusat grosir pertama di Manado, kembali menggelar event yang bekerja sama dengan lebih dari 30 sekolah, TK, dan PAUD se-kecamatan Tikala. Sekitar 200 anak-anak hadir dan mengikuti Lomba Mewarnai dan juga Fashion Show, Selasa (27/11).

Richard Sualang ist. Program Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado dalam pengadaan sarana prasarana Rumah Sakit (RS), Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Manado, menilai program tersebut belum diperlukan saat ini.  Pernyataan tersebut disampaikan Richard Sualang, ketua Komisi D, kepada cybersulutnews.com, Rabu (28/11). Sualang mengatan, secara pribadi dirinya sangat mendukung upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat. Namun dari sejumlah program yang direncanakan Dinkes dalam penggunaan APBD, dipandang belum tepat.

Ilustrasi   Legislator DPRD Kota Manado, Sultan Udin Musa, menilai PT Air Manado melakukan tindakan wanprestasi dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Manado.