Seputar Kawanua

Jakarta: Indonesian Police Watch (IPW) menilai wajar jika korps Tentara Nasional Indonesia (TNI) melampiaskan kemarahan mereka kepada korps kepolisian Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan. Ketua Presidium IPW Neta S Pane, kejadian yang berujung pada pengrusakan Mapolres, Kamis (7/3) pagi, mengatakan harus membuat polisi interospeksi akan sikap dan cara penanganan terhadap suatu kasus. "Kejadian ini harus membuat polri introspeksi, jangan terlalu ringan tangan untuk melepaskan tembakan. Inikan awalnya hanya persoalan lalu lintas," kata Neta saat dihubungi.

Ijin Belajar Prosedur Pelayanan: Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sulut mengusulkan nama-nama PNS di lingkungan kerja masing-masing yang akan mengikuti Ijin Belajar kepada Gubernur Sulawesi Utara Up. Kepala BKD Prov. Sulut. Mengadakan seleksi administrasi sesuai ketentuan termasuk seleksi bersih dari hukuman disiplin (hasil koordinasi dengan Bidang Hukum dan JIK). Mengadakan seleksi akademis bagi calon pegawai tugas belajar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan termasuk keterangan bersih dari hukuman disiplin (hasil koordinasi dengan Bidang Hukum dan JIK). Pembuatan SK Ijin Belajar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, untuk Program S3 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan untuk DIII, DIV, S1, S2 ditandatangani oleh Kepala BKD Prov. Sulut.

Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Sulut Kamis (7/02) dilaksanakan rapat konsolidasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemprov Sulut. Rapat yang dimulai pukul 14.00 wita setelah sesi rapat dengan kepala-kepala BKD se-Sulut membahas program-program reformasi birokrasi dalam rangka pemantapan manajemen kepegawaian.  Menurut Kaban BKD. Prov Sulut Drs. Marhaen R. Tumiwa, M.Pd rapat yang dihadiri para Sekretaris dan pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulut ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman pelaksanaan manajemen kepegawaian yang lebih baik dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara yang bermuara pada optimalisasi Manajemen Kepegawaian. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Para pejabat struktural dan fungsional umum yang sedang mengikuti pemetaan potensi diri lewat psikotes. Menjawab tantangan perubahan birokrasi yang tertuang  dalam  8 area perubahan reformasi birokrasi mencakup penataan sistem manajemen sumber daya aparatur dan penataan tata laksanan maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah adalah dengan menggelar Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes  pada hari Selasa (05/02) dan Rabu (06/2). Selama kurang lebih 5 jam ratusan pejabat struktural eselon IV pada hari selasa dan pejabat fungsional umum (staf) golongan IIIb s/d IVa maksimal  umur 50 tahun pada hari rabu mengikuti pemetaan potensi diri yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur.

Kaban BKD Prov Sulut Drs. Marhaen R Tumiwa Sekretariat mempunyai fungsi : Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan Penyelenggaraan urusan kepegawaian Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan Penyelenggaraan urusan umum Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

Denny Sondakh, Ketua DPRD Manado  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Denny Sondakh mendukung pemangkasan anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD dan dana Komunitas Pers Manado (KPM) akan diperjuangkan.

Komisi A, DPRD Manado hearing bersama Pemkot dan PKL   Manado - Terkait keluhan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang sehari-hari berjualan dikawasan Golden Swalayan, dan Papetra (Blue Banter), atas penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Manado beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, menggelar hearing, Kamis (22/11), bertempat di ruangan Paripurna DPRD Manado.

  Manado - Dalam reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Marko Tampi yang dilakukan di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Selasa (20/10), masyarakat yang hadir meminta DPRD dan Pemerintah Kota Manado untuk mempresentasikan serta mensosialisasikan hasil kunjungan-kunjungan baik Studi Banding maupun kunjungan kerja.