Seputar Kawanua

   Kurang lebih 1000 orang berseragam loreng yang tergabung dalam Generasi Muda (GM) FKPPI Sulawesi Utara (Sulut), rencananya akan memadati Lapangan Sparta Tikala, Sabtu (17/11) besok.

   Edo Rahman Direktur WALHI SULUT _ Terkait pemberitaan beberapa media yang memuat statement Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang tentang dukungan penuh terhadap investasi PT. MMP di Pulau Bangka dan langkah kebijakan yang diambil oleh Bupati Minut untuk mengeluarkan ijin, WALHI melihatnya sangat-sangat tidak berkualitas. Justru statement itu semakin memperjelas bahwa untuk persoalan investasi pertambangan di Sulut, tidak terlepas dari persoalan politik. Kasarnya bisa disimpulkan bahwa jika ingin berinvestasi dalam bidang pertambangan maka harus “satu rumah” (baca; partai) dengan penguasa provinsi.  

   Pemerintah Kota Manado, melalui pemerintah Kelurahan Paldua terus mengajak warga indahkan Kota Manado. Slogan ajakan ini bisa terdapat di Kelurahan Paldua, berlokasi ditempat berjualan buah. Dengan jelas terpampang spanduk banner bertuliskan "Mari jo torang beking lebe pasung Kota Manado.. Torang jaga deng piara akang itu bunga/pohon yang ada di tanam di pinggir jalan.. Baku-baku kase inga jang buang sampah sembarangan, kong jaga itu ketentraman supaya lebe banyak orang pasiar di Manado. Makase nech.. Tuhan Memberkati torang samua.." Lurah Paldua, Olga Kaeng mengatakan, upaya ini sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat Kota Manado, jika melewati kawasan tersebut, secara jelas langsung melihat spanduk ajakan ini.  

Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam, Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut membaur bersama umat Muslim di Masjid Ahmad Yani, Kamis (15/11). Selain Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut, hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Djouhari Kansil, Ketua Panitia Hari Besar Indonesia (PHBI) Kota Manado, Amir Liputo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya.(CSN)

   Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut membeberkan maraknya proposal-proposal permohonan bantuan kegiatan masuk ke Pemerintah Kota Manado. Hal ini disampaikan Lumentut, dalam jumpa pers usai seminar pencegahan korupsi, Rabu (14/11). Dikatakan Lumentut, saat ini Pemerintah sering menerima proposal-proposal yang berisi permintaan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sejumlah pihak. Baik bersifat pribadi maupun organisasi.

   Dalam seminar pencegahan korupsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berkomitmen memerangi korupsi dengan berbagai langkah perlawanan terhadap korupsi. Penegasan Pemkot Manado, ditegaskan Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut, pada bagian penutup materi seminar tersebut.

Penyataan yang menyebutkan Kota Manado menuju kebangkrutan berkaitan besaran belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado, yang disampaikan LSM Fitra, dibatah langsung Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan, usai seminar pencegahan korupsi yang diselenggarakan KPK bersama BPKP. Bertempat diruang Toar Lumimuud (Tolu) kantor Walikota Manado, Rabu (14/11), Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut optimis bahwa Kota Manado tidak akan bangkrut seperti yang dikatakan LSM Fitra. Namun menariknya lagi, Lumentut mengakui bahwa, penggunaan APBD Kota Manado untuk anggaran belanja pegawai mencapai 60 persen. Lumentut menegaskan, bahwa kebijakan belanja pegawai hingga 60 persen ini dimaksudkan agar pegawai terhindarkan dari pemikiran melakukan tindakan korupsi, lebih mensejahterakan pegawai karena dilihat bentuk pengabdiannya, serta memotifasi para pegawai sehingga meningkatkan kinerja pelayanan terhadap publik. Dijelaskan pula

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari pengadaan barang dan jasa, yang merupakan aset suatu daerah. Hali ini dibeberkan perwakilan LSM Indonesia Procurement Watch (IPW), Hayie Muhammad, dalam seminar pencegahan korupsi, Rabu (14/11) siang tadi, bertempat di kantor Walikota Manado. Dijelaskan Hayie, bahwa dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK sejak beberapa tahun terakhir ini, angka korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kasus paling tinggi. Menurut IPW dari berbagai pengamatan dan pengawasan, dalam pengadaan barang dan jasa pada suatu daerah sangat berpotensi tindak korupis karena beberapa aspek yang diantaranya kesempatan yang luas dan terbuka, birokrasi yang tertutup dan tidak transparan, serta beberapa aspek lainnya. Selain itu, jika dalam proyek pengadaan barang dan jasa sudah terjadi persengkokolan antara pejabat dan kontraktor tertentu, menjadi suatu tindakan korupsi, jika yang menda

Dalam seminar pencegahan terhadap tindak korupsi yang dilaksanakan diruang serba guna, Kantor Walikota Manado, Rabu (14/11), LSM Forum Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, Kota Manado kedepannya berpotensi bangkrut. Pernyataan ini disampaikan perwakilan LSM Fitra, Ismail Amir, sebagai pembicara dalam seminar tersebut. Dikatakan Amir bahwa, Kota Manado berpotensi mengalami kebangkrutan seperti juga yang akan dialami Kabupaten Minahasa. Potensi kebangrutan ini akan terjadi, disebabkan berdasarkan pengamatan FItra, besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado, lebih besar angka belanja pegawai dibandingkan anggaran kemasyarakatan. Sehingga dinilai pemborosan terjadi dalam pengelolaan APBD Kota Manado. Amir menyarankan untuk menghindari kebangrutan, Pemkot Manado perlu berbenah dalam pengelolaan anggran APBD. Selain itu, sesuai misi Kota Manado untuk mewujudkan Manado kota menyenangkan, Amir berharap agara dalam penggunaan anggaran belanja pegawai dikurangi dan anggar

Dalam seminar pencegahan korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menjelaskan 3 hal permasalahan dalam penggelolaan keuangan daerah. Sekretaris Umum BPKP Sulut, Suwartomo menguraikan ada 3 hal yang menyebabkan terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni: - Kesalahan administrasi keuangan - Kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, dan - Kelemahan proses pengadaan barang dan jasa. Hal pertama disebabkan antara lain, Peraturan Daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah belum dibuat, ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan, kelemahan prosedur dan kesalahan pencatatan, kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kelemahan pengelolaan kas (kas bon), kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah (Pemda) belum sesuai SAP, pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan dan penempatan modal belum akuntabel, dan pemberian bantuan sosial dan hibah tidak di

Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Manado, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menggelar seminar pencegahan korupsi, Rabu (14/11). Kegiatan yang bertemakan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), digelar  di ruang serba guna, kantor Walikota Manado. Seminar tersebut dihadiri Walikota Manado, GSV Lumentut, Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, pejabat Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, diwakili Asisten Deputi Pelayanan Publik, Gunawan Suhendar, Sekretaris Utama BPKP Pusat, Suwartomo, perwakilan dari LSM Indonesia Procurement Watch (IPW), Hayie Muhammad, perwakilan LSM Forum Transparansi Anggaran (Fitra), Ismail Amir, kepala Inspektorat Pemkot Manado, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Manado, Camat se-Manado, tokoh masyarakat, unusr Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) t