Seputar Kawanua

JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati menyentil kebijakan pemerintah yang selalu memanjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kenaikan gaji. Pada tahun depan, pemerintah akan menaikkan gaji PNS sebesar 6 persen termasuk TNI dan Polri.

Manado, -  Guna memaksimalkan penegakan disiplin kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Kepegawaian Pemprov Sulut selaku instansi teknis kembali memberikan peringatan tegas kepada seluruh PNS agar menjunjung tinggi disiplin. Disiplin dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  ‘’Disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Pegawai negeri wajib memiliki perasaan taat dan patuh terhadap aturan termasuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab,’’ ujar Kepala BKD Sulut Roy Tumiwa MPd.

Walikota Manado saat turun dari angkot di depan kantornya. Jumat, 8 Maret 2013, Walikota Manado Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, dari rumah dinas menuju kantor Walikota menumpang angkutan dalam kota (angkot). Di dalam angkot, Walikota duduk bersama dengan penumpang lainnya pada kursi yang berada di belakang sopir. Masyarakat yang berada dalam satu angkot merasa senang melihat langsung Walikota. 

Ijin Belajar Prosedur Pelayanan: Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sulut mengusulkan nama-nama PNS di lingkungan kerja masing-masing yang akan mengikuti Ijin Belajar kepada Gubernur Sulawesi Utara Up. Kepala BKD Prov. Sulut. Mengadakan seleksi administrasi sesuai ketentuan termasuk seleksi bersih dari hukuman disiplin (hasil koordinasi dengan Bidang Hukum dan JIK). Mengadakan seleksi akademis bagi calon pegawai tugas belajar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan termasuk keterangan bersih dari hukuman disiplin (hasil koordinasi dengan Bidang Hukum dan JIK). Pembuatan SK Ijin Belajar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, untuk Program S3 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan untuk DIII, DIV, S1, S2 ditandatangani oleh Kepala BKD Prov. Sulut.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Kaban BKD Prov Sulut Drs. Marhaen R Tumiwa Sekretariat mempunyai fungsi : Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan Penyelenggaraan urusan kepegawaian Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan Penyelenggaraan urusan umum Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan