Seputar Kawanua

Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Sulut Kamis (7/02) dilaksanakan rapat konsolidasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemprov Sulut. Rapat yang dimulai pukul 14.00 wita setelah sesi rapat dengan kepala-kepala BKD se-Sulut membahas program-program reformasi birokrasi dalam rangka pemantapan manajemen kepegawaian.  Menurut Kaban BKD. Prov Sulut Drs. Marhaen R. Tumiwa, M.Pd rapat yang dihadiri para Sekretaris dan pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulut ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman pelaksanaan manajemen kepegawaian yang lebih baik dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara yang bermuara pada optimalisasi Manajemen Kepegawaian. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Para pejabat struktural dan fungsional umum yang sedang mengikuti pemetaan potensi diri lewat psikotes. Menjawab tantangan perubahan birokrasi yang tertuang  dalam  8 area perubahan reformasi birokrasi mencakup penataan sistem manajemen sumber daya aparatur dan penataan tata laksanan maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah adalah dengan menggelar Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes  pada hari Selasa (05/02) dan Rabu (06/2). Selama kurang lebih 5 jam ratusan pejabat struktural eselon IV pada hari selasa dan pejabat fungsional umum (staf) golongan IIIb s/d IVa maksimal  umur 50 tahun pada hari rabu mengikuti pemetaan potensi diri yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur.

Kaban BKD Prov Sulut Drs. Marhaen R Tumiwa Sekretariat mempunyai fungsi : Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan Penyelenggaraan urusan kepegawaian Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan Penyelenggaraan urusan umum Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

Denny Sondakh, Ketua DPRD Manado  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Denny Sondakh mendukung pemangkasan anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD dan dana Komunitas Pers Manado (KPM) akan diperjuangkan.

Komisi A, DPRD Manado hearing bersama Pemkot dan PKL   Manado - Terkait keluhan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang sehari-hari berjualan dikawasan Golden Swalayan, dan Papetra (Blue Banter), atas penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Manado beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, menggelar hearing, Kamis (22/11), bertempat di ruangan Paripurna DPRD Manado.

  Manado - Dalam reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Marko Tampi yang dilakukan di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Selasa (20/10), masyarakat yang hadir meminta DPRD dan Pemerintah Kota Manado untuk mempresentasikan serta mensosialisasikan hasil kunjungan-kunjungan baik Studi Banding maupun kunjungan kerja.

  Manado - Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, dibanjiri keluhan dan permintaan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Pelaksanaan tatap muka bersama masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Sindulang Dua, Kecamatan Tuminting, Selasa (20/11).

   Manado - Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Manado pada tahun 2013 mendatang memprogramkan untuk membantu pembiayaan terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular.

   Manado - Masyarakat mengeluhkan adanya tagihan sewa meter dalam rekening air dan sering terjadinya pembengkakan tagihan yang sangat menonjol, serta berpengaruh besar bagi masyarakat.

  Manado - Proses jual beli lahan dan bangunan di Kelurahan Batu Kota diakui tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

  Manado - Sesuai jadwal Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Recky Mewengkang serap aspirasi masyarakat Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang, Senin (19/11).    Kegiatan Reses tahap ke III ini dihadiri pihak eksekutif Kota Manado, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan (BPMPK), Dinas Kesehatan (Diknas), PT. Air, Lurah-Lurah se-Kecamatan Sario-Malalayang, tokoh Mansyarakat dan warga.

   Manado - Dalam upaya menampung aspirasi masyarakat, Henky Lasut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, terjun langsung ke Kelurahan Batu Kota Lingkungan II, Kecamatan Malalayang.

   Kurang lebih 1000 orang berseragam loreng yang tergabung dalam Generasi Muda (GM) FKPPI Sulawesi Utara (Sulut), rencananya akan memadati Lapangan Sparta Tikala, Sabtu (17/11) besok.

   Edo Rahman Direktur WALHI SULUT _ Terkait pemberitaan beberapa media yang memuat statement Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang tentang dukungan penuh terhadap investasi PT. MMP di Pulau Bangka dan langkah kebijakan yang diambil oleh Bupati Minut untuk mengeluarkan ijin, WALHI melihatnya sangat-sangat tidak berkualitas. Justru statement itu semakin memperjelas bahwa untuk persoalan investasi pertambangan di Sulut, tidak terlepas dari persoalan politik. Kasarnya bisa disimpulkan bahwa jika ingin berinvestasi dalam bidang pertambangan maka harus “satu rumah” (baca; partai) dengan penguasa provinsi.  

   Pemerintah Kota Manado, melalui pemerintah Kelurahan Paldua terus mengajak warga indahkan Kota Manado. Slogan ajakan ini bisa terdapat di Kelurahan Paldua, berlokasi ditempat berjualan buah. Dengan jelas terpampang spanduk banner bertuliskan "Mari jo torang beking lebe pasung Kota Manado.. Torang jaga deng piara akang itu bunga/pohon yang ada di tanam di pinggir jalan.. Baku-baku kase inga jang buang sampah sembarangan, kong jaga itu ketentraman supaya lebe banyak orang pasiar di Manado. Makase nech.. Tuhan Memberkati torang samua.." Lurah Paldua, Olga Kaeng mengatakan, upaya ini sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat Kota Manado, jika melewati kawasan tersebut, secara jelas langsung melihat spanduk ajakan ini.  

Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam, Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut membaur bersama umat Muslim di Masjid Ahmad Yani, Kamis (15/11). Selain Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut, hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Djouhari Kansil, Ketua Panitia Hari Besar Indonesia (PHBI) Kota Manado, Amir Liputo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya.(CSN)

   Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut membeberkan maraknya proposal-proposal permohonan bantuan kegiatan masuk ke Pemerintah Kota Manado. Hal ini disampaikan Lumentut, dalam jumpa pers usai seminar pencegahan korupsi, Rabu (14/11). Dikatakan Lumentut, saat ini Pemerintah sering menerima proposal-proposal yang berisi permintaan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sejumlah pihak. Baik bersifat pribadi maupun organisasi.

   Dalam seminar pencegahan korupsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berkomitmen memerangi korupsi dengan berbagai langkah perlawanan terhadap korupsi. Penegasan Pemkot Manado, ditegaskan Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut, pada bagian penutup materi seminar tersebut.

Penyataan yang menyebutkan Kota Manado menuju kebangkrutan berkaitan besaran belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado, yang disampaikan LSM Fitra, dibatah langsung Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan, usai seminar pencegahan korupsi yang diselenggarakan KPK bersama BPKP. Bertempat diruang Toar Lumimuud (Tolu) kantor Walikota Manado, Rabu (14/11), Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut optimis bahwa Kota Manado tidak akan bangkrut seperti yang dikatakan LSM Fitra. Namun menariknya lagi, Lumentut mengakui bahwa, penggunaan APBD Kota Manado untuk anggaran belanja pegawai mencapai 60 persen. Lumentut menegaskan, bahwa kebijakan belanja pegawai hingga 60 persen ini dimaksudkan agar pegawai terhindarkan dari pemikiran melakukan tindakan korupsi, lebih mensejahterakan pegawai karena dilihat bentuk pengabdiannya, serta memotifasi para pegawai sehingga meningkatkan kinerja pelayanan terhadap publik. Dijelaskan pula