Menteri Sosial : "Masih Banyak Tasripin Lain yang Butuh Uluran"

Kemiskinan merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Menteri Sosial Dr. Salim Segaf Al Jufri. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Di beberapa daerah, potret kemiskinan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kemiskinan itu pula yang merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial dan kehidupan yang layak.

Kisah Tasripin misalnya, bocah asal Banyumas itu terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja sebagai buruh tani demi menafkahi tiga orang adiknya. Ayah Tasripin dan kakaknya merantau ke Kalimantan. Sementara ibunya telah meninggal dunia tertimpa longsor.

Tasripin dan adik-adiknya tinggal di sebuah rumah berdinding kayu berukuran 5 kali 7 meter per segi. Hidup serba kekurangan membuat Tasripin harus giat bekerja untuk memberikan makan adik-adiknya dan menyiapkan kebutuhan keluarga.

Potret miris kehidupan Tasripin dan tiga orang adiknya pun akhirnya terungkap luas setelah muncul berita di media massa lokal. Bantuan mulai berdatangan. Kini, Tasripin telah mendapatkan rumah yang layak, lengkap dengan berbagai fasilitas. Usaha ternak kambing, yang sempat diidamkan Tasrpin pun terkabul. Yang tak kalah penting, sebentar lagi Tasripin dan adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah.

Lalu kemana pemerintah? Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dipertanyakan. Pemerintah pusat berdalih, pemerintah daerah punya andil besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Dinas Sosial terkait juga harusnya proaktif terhadap kasus-kasus seperti Tasripin.

Lantas apa saja langkah pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan di di Indonesia? Bagaimana pengawasan pemerintah terkait hal itu? Kemudian apa langkah pemerintah untuk memastikan program bantuan warga miskin itu tepat sasaran?

Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu beberapa waktu lalu.

Kemiskinan masih banyak terjadi di sejumlah daerah. Seperti kasus Tasripin. Bagaimana kementerian Anda mengawasinya?

Kalau pengawasan tentunya pemerintah daerah punya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melakukan pengawasan. Kita tidak akan mengintervensi hal itu, masing-masing harus bertanggungjawab karena itu otonomi daerah. Cuma yang kita selalu ingatkan, jangan sampai daerah itu bangkit setelah muncul di media. Ini juga tidak sehat. Kita ingatkan sebelum terjadi, pemda harus melihat. Jangan menunggu bola. Lihat ke rumah-rumah warga, pastikan kondisinya, karena tugasnya memang memberikan pelayanan. Mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kita dalam program bedah kampung bukan hanya melihat rumah saja, tapi Dirjen terkait pun harus membedah juga permasalahan masyarakat di daerah rumahnya, anaknya, lansia, kehidupannya juga harus dibedah. Kenapa? Supaya daerah nanti juga melakukan hal itu. Kita tidak menyelesaikan semuanya kasus, tapi memberikan contoh bahwa ini harus diselesaikan secara simultan komprehensif. Nanti penanganannya juga harus disiapkan.

Dari pengalaman bedah kampung yang dilakukan Kemensos, ada yang kondisinya seperti Tasripin?

Ya ada, tapi tidak separah ini. Tasripin inikan sebenarnya kalau tetangganya, keluarga dekatnya peduli, selesai. Dia kan punya tante, ada di sekitar itu. Keluarga dekat pun tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kita khawatir bangsa ini ke depan nantinya  tidak mau peduli satu sama lain, bahkan kerabatnya tidak tahu kondisi kerabat lainnya. Padahal budaya kita kan walaupun bukan kerabat dekat, tapi biasa menganggap orang yang tua adalah orang tuanya, yang sebaya saudaranya, yang dibawah adalah adiknya atau anaknya. Kita satu bangsa, satu tanah air satu keluarga, tapi kalau sampai ke situ kan harus banyak contoh. Coba kalau yang kita bayangkan, itu anak kita sendiri. Nah, Tasripin begitu juga. Tapi untuk mewujudkan ini kan tidak mudah. Harus banyak contoh.

Masih banyak Tasripin lain yang butuh uluran. Yang begini masih banyak, oleh karena itu saat kita bedah kampung, kita bedah juga permasalahan warga. Ada beberapa orang yang dipasung, nanti kita ajak kementerian terkait atau dinas sosial terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh kemarin ada yang dipasung selama 22 tahun. Kita melihatnya saja tidak manusiawi, saya khawatir dia tidak bisa berdiri lagi. Maka ini perlu terus dijaga dan bersama-sama saling mengawasi. Saya berharap wartawan munculkan saja kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu.

Lantas apa evaluasi yang dilakukan Kemensos?

Kita punya jalur komando, kita punya UPT (Unit Pelayanan Tenis) atau balai besar yang bisa kita optimalisasikan. Saya sudah perintahkan, meskipun Sabtu Minggu libur bagi pekerja sosial ini harus melihat minimal radius 1 km dari tempat tinggal mereka, sambil olah raga lihat kondisi sekitar, mereka juga harus masuk ke rumah-rumah. Catat kalau ada masalah, beri tahu daerah juga kalau ada yang demikian, kita akan upayakan bantuan.

Kalau di Kemensos bantuan harus pada sasaran yang tepat, tidak ada tawar menawar, itu aturannya. Kalau bantuannya dalam bentuk rumah, itu memang mereka yang berhak. Kan kelihatan kalau rumah mau miring sudah mau jatuh ya sudah kita bantu. Setelah dibantu, mereka harus keluar dari kemiskinan, mereka harus berhasil itu yang tidak mudah. Kalau diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu bantuan memang sampai, tapi buat saya tidak cukup. Mereka harus diberdayakan. Kita tidak ingin hanya charity (belas kasihan) saja, tidak. Charity itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu seperti orang cacat berat yang sudah tidak bergerak dan miskin, orang yang sudah lansia yang sudah di ranjang sudah tidak bisa bergerak itu harus, ini tidak ada tawar menawar harus diberikan bantuan. Tapi yang lain harus diberdayakan.

Kita berharap ke depan data BPS (Badan Pusat Statistik) juga bisa membantu, BPS  punya SDM yang banyak di lapangan. Kita sudah ada MOU (perjanjian) untuk menyiapkan data-data yang akurat tentang penyandang disabilitas, tunanetra, kemiskinan. Data setiap tahunnya harus diperbaiki, data itu akan sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Ada orang yang dipasung selama 22 tahun itu juga karena kemiskinan. Bagaimana kejadiannya?

Secara manusiawi itu memang tidak manusiawi apa yang terjadi pada Muji Teguh (56 tahun, warga Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kepahiang Bengkulu). Tapi masyarakat kita mungkin tidak ada pilihan lain, daripada memukul orang tuanya, menyakiti orang lain, itulah tradisi masyarakat yang kita temui. Di beberapa titik di Indonesia, ini juga banyak kita dapatkan yang demikian. Oleh karena itu, ini jadi perhatian penting dinas sosial provinsi/kabupaten/kota untuk kerjasama dengan dinas kesehatan.

Banyak sebab timbulnya gejala kejiwaan seseorang bisa karena himpitan kehidupan, pengaruh gen, maupun depresi sosial karena kejadian konflik sosial. Banyak kasus yang ditangani oleh Kementerian Sosial karena kegagalan dalam ekonomi, sehingga labil jiwanya dan keterbatasan tempat mengadu. Selain Muji  ada Darwin (37 tahun) dan Saori (37 tahun) warga Bengkulu yang kita bebaskan. Kejadiannya karena kegagalan kerja yang berujung pada gangguan kejiwaan. Saya pernah melakukan pembebasan warga di Wonosobo. Saat dibebaskan tidak berontak, mungkin karena melihat orang lain. Sementara, terhadap orang yang sehari-harinya ada kendala tertentu.

Apa yang bisa dilakukan Kementerian Anda dalam hal ini?

Kalau kita di Kementerian Sosial itu bisa dilakukan rehabilitasi sosial, rehabilitasi mental psikotik, asal sudah selesai dari sisi medis baru diserahkan ke kita, jangan kita menangani medisnya itu tidak profesional. Masyarakat juga harus melaporkan, RT/RW juga harus melaporkan warganya ke dinas sosial, dinas kesehatan, jangan masyarakat menangani masalahnya sendiri secara parsial nanti malah timbul masalah lain, jadi tambah stres.

Kemensos telah melakukan kerjasama dengan 52 rumah sakit jiwa, bila memang harus ada penanganan medis. Selanjutnya Kementerian Sosial melakukan Rehabilitasi Sosial melalui Panti Sosial Bina Laras. Tugas kami untuk melakukan melakukan rehabilitasi sosial agar fungsi fungsi sosial mereka dapat kembali sesuai tingkatan psikotiknya. Mereka akan ditangani oleh pekerja sosial yang terlatih dalam bidang koreksional. Kami memiliki tenaga dimaksud yang berada di panti milik Kementerian Sosial.

Anda juga sempat mengunjungi Panti Sosial Bina Laras. Bagaimana kesannya?

Saya senang dengan penanganan saudara-saudara kita, rehabilitasi mental psikotik ini juga penting sekali. Bayangkan orang tua, orang lain sudah tidak mau terima lagi, ini sedih sekali. Kalau keluarga sendiri yang memiliki kekerabatan darah terjadi resistensi ini membuat kita prihatin. Oleh karena itu, mereka-mereka ini kalau salah penanganannya bisa bunuh diri. Membuat kita juga prihatin sendiri.

Mereka ditangani secara profesional oleh pekerja sosial dengan tempat yang memadai, dan kita sudah lihat tadi ketika saya bertanya kepada salah satu warga binaan, ungkapan optimis mereka untuk melanjutkan hidup ke depan, kemandirian itu sudah ada. Cuma tetap masih ada kekurangan, masih banyak orang yang perlu direhabilitasi ini antri. Ini juga harus diperhatikan bukan hanya kementerian sosial yang punya keterbatasan tapi juga pemda, provinsi, kabupaten, kota harus berfikir bersama. Karena penerima manfaat ini semua titik dari wilayah yang ada di Sumatera. Insya Allah kita akan memberikan motivasi kepada para pekerja sosial untuk melakukan tugas sosial dengan segala keterbatasan tapi mampu mengatasinya.

Menyikapi  kenaikan BBM, program kompensasi apa yang disiapkan pemerintah untuk rakyat miskin?

Kalau sampai naik kemungkinan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), raskin (beras miskin), bantuan siswa miskin (BSM), dan program keluarga harapan (PKH), itu kalau sampai naik. Kalau BLSM itu kan masih wacana, belum definitif. Yang definitif itu 3 tadi (Raskin, BSM, PKH). 

Sebetulnya PKH itu BLT bersyarat sudah 6 tahun, tapi bersyarat (conditional cash trasfer) karena untuk orang-orang miskin dapat Rp100 ribu sekian per bulan 1,4juta per tahun, ini akan dinaikkan menjadi Rp1,5-Rp8 juta per tahun. Itu BLT tapi bersyarat, untuk anak sekolah, ke posyandu, ada pendamping yang berikan arahan. Supaya anak-anak tidak miskin juga ada kesetaraan gender, ibunya melakukan peran seperti laki-laki dalam rumah tangga.

Untuk kompensasi bantuan siswa miskin dan beras miskin itu cakupannya ditambah atau bagaimana?

Jadi kalau bantuan siswa miskin di Kementerian Sosial itu ada PKH 2,4 juta rumah tangga sangat miskin, satu keluarga 2 siswa itu saja sudah 4,8 juta siswa. Di samping ada juga (bantuan) dari Kemendikbud dan Kemenag. Saya tak tahu jumlah pastinya, kemungkinan sekitar Rp12 juta lebih. 

Kalau raskin, paling sedikit 3 kali-4 kali: 30 kg, 30 kg, 30 kg. Kalau (BBM) naik Mei, Juni, Juli. Nanti ditambah lagi. Paling sedikit tiga kali. 

Berapa anggaran yang direncanakan untuk kompensasi BBM?

Tergantung penghematannya berapa. Kalau (BBM) dinaikan Rp6.500 seingat saya itu sekitar Rp21 triliun. Kalau naik (BBM) sampai Rp7.000 sekitar Rp30 triliun. Itulah nanti yang akan dibagi. Tapi berapa kenaikan itu kita belum tahu, presiden lah yang memutuskan.

Memang nanti penghematan dari BBM itu digunakan untuk sosial?

Kalau ada penghematan ya arahannya uang-uang subsidi tadi untuk orang-orang miskin. Sasarannya kan tepat. Kalau sekarang kan subsidi ini yang menikmati orang-orang menengah dan kaya. 

Kabarnya besaran BLSM Rp100.000 dibayar akumulasi per 3 bulan?

Belum tahu. Kan belum tahu berapa naiknya (BBM). Yang detail itu tiga, raskin, BSM, PKH. Kalau jumlah penghematan lebih besar ya salah satunya BLSM juga. Apakah setiap bulan Rp100.000 atau berapa belum diputuskan. BLSM itu nanti tergantung kalau penghematannya banyak dapat nanti. Karena orang miskin langsung drop dia, kena dampak inflasi. Bagaimana menyelesaikannya, dikasih uang. Yang penting tepat sasaran, itu saja. 

Sumber : VivaNews|Selasa, 14 Mei 2013